YOGYA (KR) – Uji materi terkait dengan Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan (BHP) yang saat ini sudah mulai dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Tidak bisa dijadikan jaminan bisa menampung aspirasi dari semua pihak. Pasalnya setiap materi yang sudah dibahas dalam MK tidak boleh dibahas lagi.

Oleh karena itu keberadaan UU BHP bisa sesuai dengan yang diharapkan, pihak-pihak yang terkait harus melakukan koordinasi agar memiliki aspirasi yang sama. Demikian dikatakan oleh Ketua III Majelis Luhur (ML) Tamansiswa Prof Dr Wuryadi saat ditemui KR di ruang kerjanya, Kamis (12/3).
Wuryadi mengatakan, judicial review hanya salah satu cara untuk memperjuangkan aspirasi rakyat khususnya yang terkait dengan dunia pendidikan.

Karena uji materi yang saat ini sedang dilakukan di MK dengan sedikit atau tanpa revisi akhirnya tetap mengesahkan UU BHP. Tamansiswa akan tetap berusaha memperjuangkan hak-hak pendidikan masyarakat. Konsekuensinya Tamansiswa harus mengambil tindakan untuk tetap menolak seperti yang selama ini sudah dilakukan. Kebijakan itu diambil karena pasal-pasal dan isi dalam UU BHP banyak yang tidak sesuai dengan jiwa Tamansiswa dan ajaran Ki Hadjar Dewantara.
“Saat ini yang perlu dilakukan adalah kesiapan dari institusi seandainya sampai jangka waktu 6 tahun mereka tetap tidak bisa menerima,” ucapnya.

Wuryadi mengungkapkan, seandainya upaya lewat jalur judicial review tidak membuahkan hasil seperti yang diharapkan, bukan berarti perjuangan Tamansiswa jadi berakhir. Pasalnya mereka masih bisa memberikan pemahaman pada masyarakat terkait dengan keberadaan UU BHP.
Lewat pemahaman tersebut diharapkan masyarakat bisa lebih kritis dalam mengkaji dan menyelesaikan persoalan pendidikan. Tentunya semua itu akan bisa terwujud jika pihak-pihak yang terkait memiliki aspirasi yang sama.

“Meski saat ini uji materi terkait dengan UU BHP sudah mulai berjalan, segala kemungkinan masih bisa saja terjadi. Saya khawatir, kalau sudah materi yang diajukan tidak bisa menggambarkan aspirasi dari masyarakat hasilnya tidak akan bisa optimal,” ungkapnya.

Menurutnya, saat ini Tamansiswa sudah membuat rencana, tinggal melakukan koordinasi dengan pengurus yang ada di Jakarta. Materi itu sengaja dipersiapkan jauh-jauh hari. Tentunya lewat perencanaan yang matang, sehingga bisa mengaspirasikan kepentingan dari banyak pihak.
“Uji Materi UU BHP ini mempunyai arti cukup penting bagi dunia pendidikan di Indonesia. Oleh karena itu saya berharap agar pihak-pihak yang terkait bersikap proaktif.” ujarnya. (Ria)-m

Related posts:

1. SOAL PELIBATAN DPRD DALAM PENENTUAN GUBERNUR DIY ,TAK PERLU MATERI BARU RUUK YOGYA (KR) – Anggota Panja Rancangan Undang-Undang Keistimewaan (RUUK) DIY...
2. IMBAUAN UNTUK PARA PEMUDIK ; Kalau Ngantuk Jangan Lanjutkan Jalan WATES (KR) – Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo)...
3. UNTUK PASAR LOKAL; Penjualan Barang Antik Masih Jalan YOGYA (KR) – Dampak krisis finansial global dirasakan para pengusaha...
4. Hanya Untuk Warga Sleman Peminat Rusunawa Condongcatur Diseleksi SLEMAN – Rumah susun sederhana sewa...
5. 45 ANGGOTA DPRD DILANTIK KETUA PN WONOSARI ; Jangan Hanya Dimaknai Seremonial WONOSARI (KR) – Anggota DPRD Gunungkidul hasil Pemilu 2009 diambil...

Related posts brought to you by Yet Another Related Posts Plugin.

This entry was posted on Saturday, March 14th, 2009 at 7:52 am and is filed under Kedaulatan Rakyat, News. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.