(KR) – Pemerintah pusat, dalam hal ini Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) memberikan teguran keras kepada beberapa pemerintah daerah, di antaranya DIY dan DKI Jakarta, karena lamban dalam penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) ke unit satuan pendidikan. Surat teguran ke beberapa propinsi sudah terkirim awal Februari 2009.

”Sampai akhir Februari 2009 ini, baru 11 propinsi yang sudah mulai menyalurkan dana BOS ke sekolah-sekolah, yaitu Sumbar, Riau, Kepulauan Riau, Lampung, Gorontalo, Jateng, Jatim, Bali, Kalbar, Kaltim dan Bangka Belitung. Sedang propinsi lain masih dalam proses,” kata Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Ditjen Mendikdasmen Depdiknas, Didik Suhardi kepada wartawan di kantornya Jakarta Jumat (27/2).
Read the rest of this entry »

WATES (KR) – Berbagai keluhan maupun paparan kegiatan langsung disampaikan oleh kepala dinas di Kabupaten Kulonprogo begitu anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari DIY H Ali Warsito, Rabu (18/2) melakukan kunker ke Kulonprogo yang diterima Wabup Drs H Mulyono. Kadinas Pendidikan Moh Mastur BA mengungkapkan bahwa banyak sekolah yang mengeluh tentang peraturan menteri yang melarang sekolah untuk melakukan pungutan terhadap siswa sekolah akibat adanya Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari pusat.
Read the rest of this entry »

YOGYA (KR) – Larangan bagi sekolah negeri untuk menarik iuran dari orangtua memaksa sekolah mengurangi sejumlah kegiatan, sembari menunggu Juklak Juknis. Di samping itu mereka harus mengubah Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS) untuk menyesuaikan dengan anggaran dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Biaya Operasional Daerah (Bosda). Demikian dikatakan oleh beberapa Kepala SD dan SMP di Yogyakarta yang ditemui KR secara terpisah, Jumat (23/1).
Read the rest of this entry »

BANTUL : Anggaran biaya operasional siswa (BOS) yang diperuntukkan bagi seluruh sekolah swasta dan negeri dinilai tidak cukup memenuhi kebutuhan sekolah, Pemerintah Kabupaten Bantul berencana memberikan bantuan operasional pendidikan (BOP) pertengahan 2009 mendatang. Anggota Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bantul, Agus Effendi menilai alokasi dana BOS pemerintah pusat tidak cukup , sehingga harus mengambil dana APBD dalam bentuk BOP. Bantuan BOS yang akan diberikan pusat hanya mencapai Rp30.000-40.000 bagi setiap siswa. “Kalau hanya lewat BOS tidak cukup, Pemkab mesti segera turunkan BOP,”ujarnya kemarin.
Read the rest of this entry »

YOGYA (KR) – Karena krisis ekonomi global yang, dikhawatirkan bakal menambah jumlah anak putus sekolah di Indonesia. Adanya gejala bakal terjadi PHK besar-besaran tahun 2009, mengkhawatirkan bagi dunia pendidikan.
Untuk mengantisipasinya Depdiknas mengucurkan dana beasiswa bagi siswa kurang mampu terutama siswa SD. Jumlahnya untuk tahun 2009 mencapai 1,7 juta paket dengan nilai masing-masing siswa Rp 360 ribu per tahun.”Tahun 2008 hanya disiapkan 600 ribu paket. Namun seiring terjadinya krisis ekonomi global, paketnya ditambah hingga tiga kali lipat,” tutur Direktur Pembinaan TK/SD Depdiknas Mudjito AK di sela penyerahan bantuan peningkatan kualitas pendidikan bagi 5 SD di Kab Kepulauan Seribu Jakarta , Sabtu (22/11) .
Read the rest of this entry »

WONOSARI(KR)- Komisi D DPRD Kabupaten Gunungkidul berharap program pendidikan murah dapat berjalan lancar dan benar-benar dapat dinikmati masyarakat. Jika aspirasi yang berkembang kalangan kepala sekolah memandang paling aman dan ideal disalurkan seperti Biaya Operasional Sekolah (BOS), sebaiknya salurkan saja seperti bantuan dari pusat tersebut. Kepala sekolah jauh lebih mempunyai referensi yang memadai menyangkut kondisi lapangan. Demikian disampaikan Sekretaris Komisi D DPRD Gunungkidul Ir Imam Taufik yang berkunjung di Kantor Sub Biro Wonosari, Jalan Sumarwi 34 A, Minggu (24/2).

Ditambahkan, jika pemerintah ingin menaruh perhatian terhadap siswa dari keluarga miskin, dapat mewajibkan kepala sekolah untuk menyubsidi siswa atau membebaskan biaya sekolah bagi siswa tidak mampu. Pernyataan ini sebagai tanggapan atas polemik yang beberapa hari terakhir ini dimuat SKH Kedaulatan Rakyat. Sebagaimana diketahui tahun 2008 ini pemerintah kabupaten Gunungkidul akan memberikan bantuan pendidikan murah untuk sekolah dasar hingga sekolah menengah atas senilai lebih Rp 11 miliar. Ada wacana bantuan tersebut akan diperuntukkan bagi siswa miskin. Sehingga penyalurannya by name. Tetapi banyak kalangan, Dewan Pendidikan, Musyawarah Kelompok Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP se Gunungkidul, Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) SD meminta untuk disalurkan by school. Karena itu Dinas Pendidikan diharap dapat menyiapkan aturan main yang jelas dan berupaya menghindari terjadinya konflik sosial. Sudah banyak masukan yang dapat dijadikan dasar untuk mengambil kebijakan. Anggota Komisi D yang lain Heri Nugroho SS berharap Dinas Pendidikan sudah menyiapkan teknis pelaksanaannya. Dengan demikian, ketika APBD disahkan, program pendidikan murah langsung dapat digulirkan sehingga masyarakat pun dapat segera mengenyaminya. (Ewi)-d