Seperti yang terjadi di Tempat Khusus Parkir (TKP) Sriwedani, yang terletak di sebelah timur Taman Pintar,kemarin.Karcis parkir berwarna pink cetakan Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta dicap dengan stempel tebal berwarna biru bertuliskan ‘BEBAS JAM Rp2.000’ untuk menutupi tarif parkir yang sebenarnya Rp1.000. ”Di stempelnya Rp2.000, ya bayar Rp2.000,” kata pengguna jasa parkir Iwan Al-Khasni, menirukan jawaban seorang jukir di TKP Sriwedani, kemarin. Iwan, begitu panggilan akrab Iwan Al-Khasni, akhirnya memberikan uang Rp2.000 kepada juru parkir.

Dia tidak mau ribut-ribut meskipun dia mengetahui stempel tarif Rp2.000 merupakan akalakalan jukir. Pengalaman serupa juga dialami warga Sleman Handari yang sedang berbelanja di kawasan Malioboro. Dia ditarik Rp2.000 untuk jasa parkir sepeda motornya di depan DPRD Provinsi DIY.”Biasanya saya tanya,ini tarifnya bener nggak? Kalau jukirnya bilang benar, ya saya bayar.Saya malas ribut-ribut,” kata dia. Kepala Bidang Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta Subroto menerangkan,Jalan Sriwedani sepanjang 57 meter memang telah dijadikan tempat khusus parkirsejak2006.

Tarifparkirdi TKPmemang diatur tersendiri.”Aturannya, dua jam pertama tarifnya Rp1.000 dan selanjutnya Rp500/jam.Mungkin biar gampang, dibulatkan Rp2.000/jam,”ungkapnya. Tempat khusus parkir Sriwedani seharusnya memiliki karcis cetakan tersendiri, bukan dari Dinas Perhubungan. Dishub Kota Yogyakarta berjanji akan menegur pengelola TKP Sriwedani karena tidak segera membuat karcis cetakan sendiri. Dishub selalu melakukan pengawasan terhadap penegakan Perda Parkir.Salah satunya dengan menggelar razia bersama Dinas Ketertiban dan Poltabes Yogyakarta untuk menjaring jukir nakal.

”Agustus kemarin kami melakukan tiga kali razia.Kami mendapatkan 16 jukir nakal karena menggunakan karcis secara berulangulang dan tidak menggunakan tarif berlaku. Mereka kami ajukan ke pengadilan,”paparnya. Kepala UPT Pengelolaan Kawasan Malioboro Purwanto meminta kepada masyarakat segera melaporkan kenakalan jukir kepada polisi supaya dapat langsung ditindak. ”Kalau ada laporan dan saksi, kan mudah menindaknya,”ujarnya. Selama ini keluhan parkir selalu diketahui dari media.UPT Maliboro tidak pernah mendapatkan laporan secara langsung dari masyarakat.

”Kami juga sering melakukan penertiban, hingga saat ini sudah ada delapan jukir yang kami tindak karena menaikkan tarif dan tidak membawa surat tugas,” kata Purwanto. (abdul malik mubarak)

Berdasarkan identifikasi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DI Y DIY, beberapa ruas jalan rawan terjadi tanah longsor, yaitu jalur utama ruas antara Piyungan-Patuk-Sambipitu, Gunung Kidul, sedangkan rawan banjir di ruas Toyan-Karangnongko pada Kilometer 39-41.

Rawan longsor pada jalur alternatif adalah jalur Kalibawang-Klangon, Kulon Progo, sedangkan jalur rawan banjir di Panjatan-Galur, Kulon Progo.

Adapun lokasi rawan genangan air antara simpang empat Monjali dan simpang Kaliurang. Rani Sjamsinarsi, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY, di Yogyakarta, mengingatkan pemudik perlu mewaspadai jalur-jalur rawan bencana tersebut.

Untuk mengantisipasi kejadian yang memerlukan alat berat, pihaknya telah menyiapkan posko Bina Marga yang akan dibuka H-7 sampai H+7 di empat lokasi, yaitu jalan arteri Maguwoharjo, Jalan Kyai Mojo, Jalan Magelang Km 11, dan Jalan Gowongan Kidul. Beberapa peralatan yang disiapkan adalah ekskavator, truk crane, dan trailer.

Penulis: Erwin Edhi Prasetyo | Editor: Jimmy Hitipeuw

Selain itu, petugas PT KA Daops VI juga menyisir rel kereta di wilayah kerja dengan menggunakan dengan kereta ukur untuk memastikan seluruh kondisi rel tersebut layak dilalui KA dengan kecepatan sampai 110 km/jam.

”Secara umum kondisi rel di wilayah Daop VI Yogyakarta dalam kondisi baik. Bahkan, di seluruh Indonesia, perlintasan rel di wilayah Daop VI Yogyakarta yang terbaik di Indonesia,” kata Manajer Jalan Rel dan Jembatan Daop VI Yogyakarta, Sugeng Winarno, Kamis (2/9).

Humas PT KA Daop VI Yogyakarta, Eko Budiyanto, menjelaskan kereta ukur yang dipakai untuk menyisir rel tersebut memakai sensor EM 120. Kereta ukur tersebut menilai parameter ketinggian, angkatan, dan lebar kereta.

Menurut Eko, data yang diperoleh akan dikonversikan ke grafik dan diolah menggunakan komputer dan menghasilkan nilai. Dari nilai itu akan diketahui apakah kondisi rel masih dalam toleransi atau tidak. ”Berdasarkan hasil deteksi kereta ukur ini kondisi rel kereta api di wilayah Daop VI Yogyakarta sangat baik,” katanya.

Eko menjelaskan, kegiatan penyisiran ini bukan hanya untuk kepentingan mudik Lebaran. Tapi, menurut dia, sudah direncanakan bahwa 28 September 2010 memang akan ada penambahan kecepatan untuk kereta lintas utara (Jakarta-Cirebon-Semarang-Pasar Turi/Surabaya), dan juga lintas selatan (Yogyakarta-Surabaya).

Dijelaskan Eko, dengan adanya penambahan kecepatan tersebut, waktu tempuh Jakarta-Surabaya melalui lintas utara yang semula 11 jam dapat dipercepat menjadi hanya 9 jam. Sedangkan waktu tempuh Yogyakarta-Surabaya yang sebelumnya 5 jam dipercepat menjadi hanya 4 jam.

Menurut Eko, ke depan kereta komuter Pramek di kawasan Daop VI Yogyakarta juga akan dinaikkan kecepatannya. ”Sekarang ini rata-rata kecepatannya 95 km/jam. Nanti kami naikkan menjadi 110 km/jam,” jelasnya.

Red: Endro Yuwanto
Rep: Yoebal Ganesha

“Jangan tinggalkan rumah kita dalam keadaan kosong tanpa ada yang mengawasi. Ini bisa menimbulkan kerawanan,” ungkap Ondang kepada wartawan seusai pertemuan di Gedung Pracimosono kompleks Kepatihan Jalan Malioboro Yogyakarta, Rabu (1/9/2010).

Untuk mengantisipasi terjadinya kejahatan pihaknya telah memerintahkan jajarannya baik Polres, Poltabes hingga polsek untuk meningkatkan pengawasan di kawasan pemukiman. Pada hari raya idul fitri tahun 2010 atau 1431 H ini, Polda DIY mengerahkan sebanyak 2.500 personil dalam Operasi Ketupat Progo 2010.

“Semua dipantau dan kita tingkatkan pengamanannya selama lebaran. Obyek-obyek penting lainnya seperti mal, pasar, bank, hotel dan tempat-tempat keramaian lainnya seperti obyek wisata juga kita pantau. Khusus untuk pemudik jangan lengah selama perjalanan mudik,” katanya.

Selain itu kata Ondang, sebanyak 34 pos taktis telah didirikan titik-titik
penting di seluruh DIY. Pos-pos ini bisa menghandel setiap permasalahan yang
mungkin terjadi saat mudik terutama di titik-titik rawan keamanan, rawan
kecelakaan lalulintas, rawan pelanggaran.

“Di perbatasan Provinsi DIY dengan Jawa Tengah seperti di Temon Kulonprogo,
Tempel Sleman dan Prambanan serta Gunungkidul semuanya ada pos terpadu,”
katanya.

Sementara itu Kepala Dinas Perhubungan DIY, Tjipto Ariwiboro menambahkan semua jalan di wilayah DIY mulai H-7 sudah bisa dilalui. Kondisi jalan saat ini dalam keadaan baik, meski masih ada perbaikan di ruas Jalan Wates di Kali Bayem, Ngestiharjo.

“Khusus untuk pengaturan lalu-lintas di kota dan untuk menghindari terjadinya kemacetan di jalur-jalur utama durasi lampu pengatur lalu-lintas akan ditambah sekitar 10 detik saat menyala hijau,” katanya.

(bgs/ape)

“Jalan nasional kita sepanjang 168,81 km bisa dilalui. Tak ada kendala berarti,” ujar Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan ESDM Provinsi DIJ Rani Sjamsinarsi kemarin (31/8).

Kalau pun ada perbaikan, Rani mengatakan sebelum lebaran akan kelar.Saat ini perbaikan jalan berlangsung di Jembatan Kalibayem Jalan Jogja-Wates dan saluran drainase Jalan Laksda Adisutjipto. “Sebelum lebaran sudah dapat dilalui dua arah. Jadi kondisi akan normal kembali,” kata mantan kepala Biro Umum ini.

Demikian pula untuk jalan Provinsi sepanjang 690,25 km, dalam kondisi siap dilewati kendaraan dua arah. Untuk jalan provinsi juga tak ada jembatan atau gorong-gorong yang dalam proses perbaikan sehingga dapat mengganggu arus lalu lintas.

Membantu kelancaran selama lebaran, Rani telah menyiapkan posko listrik, posko bina marga dan posko alat berat. Posko-posko tersebut disiapkan agar bisa mengatasi gangguan listrik, jalan raya dan keperluan alat berat dengan cepat.

Sebelumnya saat menggelar rapat koordinasi pimpinan daerah (Muspida), Gubernur DIJ Hamengku Buwono X mengintruksikan agar koordinasi dan integrasi layanan antarposko dimatangkan. Tujuannya agar layanan kepada masyarakat, yang memerlukan penanganan cepat, bisa dilayani dengan baik.

Rakor Muspida di Gedung Gadri Kepatihan itu dihadiri Ketua DPRD Provinsi DIJ Yoeke Indra Agung Laksana, SE, Kapolda DIJ Brigjen Pol Ondang Sutarsa, Sekprov DIJ KPH Tri Harjun Projonegoro dan bupati serta wali kota se DIJ.

Dalam rakor itu, gubernur juga mengingatkan agar posko polisi disiapkan di jalur-jalur strategis. Juga ambulan disiagakan agar pelayanan kepada masyarakat atau pengguna jalan yang memerlukan pertolongan dan tindakan medis yang cepat, bisa dilakukan dengan cepat.

Selain itu, HB X juga mengingatkan posko yang bertugas di objek wisata pantai, seperti Pantai Parangtritis menyiapkan obat-obatan yang diperlukan bila ada pengunjung yang terserang ubur-ubur.

“Bila terkena ubur-ubur akan terasa panas, sehingga perlu disiapkan obat yang diperlukan”, pintanya.

Kapolda DIJ Brigjen Pol Ondang Sutarsa menjelaskan dalam rangka pengamanan lebaran pihaknya menggelar operasi Ketupat Progo 2010. Polda juga menyiapkan 34 Pos yang melibatkan 2.500 personil.

Di sisi lain, seminggu menjelang dan pascalebaran, Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI) DIJ akan mengaktifkan Posko Bantuan Komunikasi Lebaran 2010. Posko ini bertujuan membantu para pemudik dalam bentuk bantuan komunikasi .

” Banyak pemudik menggunakan radio komunikasi, ketika masuk Kota Jogja. Mereka kita bantu selama perjalanan bila terjadi kemacetan karena ada yang tak hafal jalur jalan,” ujar Ketua Pengurus Daerah Rapi DIJ Agus Sulistiyono di Sekretariat RAPI DIJ Jalan Jlagran Lor 243 Jogja saat meluncurkan Bantuan Komunikasi Lebaran (29/8)

Peluncuran itu dihadiri semua pengurus wilayah di empat kabupaten dan kota se DIJ. Menurut anggota DPR RI itu Posko RAPI berada di lima titik yaitu Jalan Wates, Jalan Solo, Prambanan, Bantul dan Tempel, dengan frekuensi Senkom RAPI Daerah Radio Pancar Ulang 143.550 MHz duplex -01,55 MHz. Posko RAPI ditempatkan di tempat-tempat strategis supaya masyarakat yang membutuhkan mudah untuk mengaksesnya.

Dalam acara itu, Agus juga menyerahkan bantuan berupa lima unit perangkat radio komunikasi tipe atau merek ICOM -IC-2200 H VHF Transceiver, diterima pengurus RAPI Kabupaten dan Kota se DIJ. Mantan wakil ketua DPRD DIJ itu juga memberikan bantuan operasional Bankom sebesar Rp 1 juta . Agus juga menyerahkan SK kepada Pengurus RAPI Kabupaten/kota.

Agus berharap peralatan itu dijaga dengan baik guna membantu pemerintah dan masyarakat selama masa lebaran. “Mudah-mudahan bermanfaat,” harapnya.

Sebagai pelaksana harian ketua RAPI DIJ ia ingin segera diadakan musyawarah daerah memilih pengurus RAPI DIJ yang definitif. “Selaku caretaker tugas saya mengantarkan sampai Musda hingga ada pengurus baru,” ujarnya.

Agus menerangkan peran serta RAPI dalam Bankom Lebaran sebagai satuan tugas komunikasi (Satgaskom) dengan tugas mengirim dan menerima berita, khususnya berita laporan arus mudik dan arus balik lebaran.

Peluncuran Bankom Lebaran RAPI DIJ mengacu kepada RAPI Pusat. Ini berdasarkan surat Pengurus Pusat RAPI yang diteken Ketua III Iffrad Bachtiar dan Sekretaris Umum Kemas Benyamin. Dalam surat itu, RAPI Daerah diinstruksikan mengaktifkan posko-posko bantuan guna membantu para pemudik. Ketua RAPI Wilayah Sleman R Suprapto mengatakan kesiapannya mengoperasionalkan posko bantuan tersebut. Ia mengatakan selama masa lebaran keberadaan posko RAPI banyak membantu masyarakat. “Setiap lebaran anggota kita sering terjun ke lapangan,” katanya. (kus)

Tim gabungan tersebut terdiri dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Kesehatan Kulonprogo, Dinas Perindag ESDM Kulonprogo, Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kulonprogo, Satpol PP Provinsi, Dinas Pertanian Provinsi, BPOM dan Balai Veteriner.

“Kita hari ini melakukan operasi terpadu dengan provinsi untuk melihat kondisi pasar terkait dengan keberadaagn daging tak layak konsumsi dan produk kadaluwarsa,” jelas Qumarul, Kasi Penyidikan dan Penindakan Satpol PP Kulonprogo.

Saat operasi berlangsung, petugas gabungan menemukan produk-produk yang sudah kadaluwarsa di salah satu toko kelontong di Pasar Ndekso. Dari toko tersebut, sejumlah produk yang kadaluarsa langsung dimusnahkan ditempat.

Beberapa produk yang langsung dimusnahkan di tempat yakni minuman bersoda kalengan dan minuman penambah energi sebanyak 10 kaleng ditambah minuman bersoda rasa lemon sebanyak dua botol ukuran 1,5 liter.

Selain itu petugas juga memusnahkan sejumlah minuman dan bumbu kemasan sachet. (Harian Jogja/Martha Nalurita)

“Menjelang Lebaran ini harga sejumlah kebutuhan pokok misalnya, beras, gula pasir curah, bawang merah cenderung stabil,” kata pedagang di Pasar Wates, Rawi, Sabtu (28/8).

Ia mengatakan harga beras dengan mutu medium Rp6.600 per kilogram tapi untuk harga grosir dengan kemasan isi 25 kilogram hanya Rp150 ribu. Harga bawang merah masih Rp9.000 per kg, kemiri tetap Rp30.000 per kg dan gula pasir curah bertahan pada harga Rp9.600 per kg, dan minyak goreng curah jenis barco tetap Rp10.000 per kg dan minyak goreng jenis sawit tetap Rp9.500 per kg.

“Permintaan komoditas dan kebutuhan tersebut saat ini juga masih stabil dan tidak ada peningkatan yang signifikan. Perkiraan kami, H-9 menjelang Lebaran nanti permintaan akan mulai naik dan harga sejumlah komoditas tersebut bisanya juga ikut naik,” katanya.

Ia mengatakan justru bawang putih jenis kating saat ini harganya turun dari Rp23.000 per kilogram menjadi Rp21.000 per kg, bawang putih jenis sincau turun dari Rp20.000 per kg menjadi Rp19.000/kg. Harga telur mengalami penurunan Rp2.000/kg yang biasanya setiap kilogram harga telur mencapai Rp14.000 sekarang hanya Rp12.000.

Sementara penjual daging sapi di Pasar Wates, Murti mengatakan harga daging sapi mengalami kenaikan Rp1.000/kg yang semula Rp64.000/kg menjadi Rp65.000/kg. Pedagang daging ayam di Pasar Wates, Hani mengatakan harga daging ayam mengalami penurunan yang semula Rp25.000/kg menjadi Rp22.000/kg hingga Rp23.000/kg.

“Harga daging ayam berdasarkan pengalaman setiap menjelang Lebaran akan mengalami kenaikan pada H-9 yang akan mencapai Rp27.000 per kilogramnya,” katanya. (Ant/Van)

“Kami secara bertahap akan melakukan blokir terhadap situs porno dengan sistem yang dibuat sendiri, yakni Sistem Merapi,” kata Koordinator Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Taufik M Heriawan di Yogyakarta, Rabu.

Menurut dia, alasan membuat dan menggunakan Sistem Merapi, karena selama ini sistem yang banyak digunakan adalah Sistem Nawala yang dibuat Asosiasi Warnet Seluruh Indonesia (Awari). “Sistem Nawala sangat berat bagi kami, karena cukup banyak domain yang dimasukkan dalam basis data yang mencapai 2 jutaan,” katanya.

Ia mengatakan, untuk Sistem Merapi, basis data yang sudah masuk mencapai 400 ribuan dan akan ditambah terus hingga 2 jutaan. Namun demikian, sistem itu tidak akan memberatkan pengguna atau pelanggan internet dalam akses dan beban biaya.

“Sebanyak 10 perusahaan anggota APJII DIY saat ini sudah memasang sistem pemblokir situs porno itu. Sebelum Lebaran, APJII DIY memastikan seluruh anggota yang berjumlah 18 perusahaan sudah memakai sistem tersebut,” katanya.

Menurut dia, Sistem Merapi juga direkomendasikan untuk dipasang di perusahaan anggota APJII DKI Jakarta dan APJII Jawa Timur. Ke depan, seluruh anggota APJII kemungkinan memakai sistem tersebut. “Kami berharap pemerintah juga tegas terhadap ‘internet service provider’ (ISP/penyedia jasa internet) ilegal. Mereka sebaiknya juga diwajibkan memasang penyaring agar situs porno tidak lolos,” katanya.

Ia mengatakan, pemasangan penyaring untuk memblokir situs porno bagi ISP legal membutuhkan dana yang tidak sedikit. Untuk perangkat keras dibutuhkan dana tambahan sebesar Rp20 juta hingga Rp30 juta, padahal dana itu belum termasuk biaya perangkat lunak, perawatan, dan beban lainnya.

“Kami berharap pemasangan penyaring agar situs porno diblokir itu tidak mengarah kepada pemblokiran lain yang berujung pada pembatasan hak-hak individu yang sebenarnya dijamin oleh undang-undang,” katanya.

Red: taufik rachman
Sumber: ANTARA

“Semua perlintasan kereta api adalah daerah yang rawan terjadi kecelakaan, namun kerawanan tersebut akan meningkat di perlintasan- perlintasan kereta api yang tidak dijaga dan perlintasan liar,” kata Kepala Humas Perseroan Terbatas Kereta Api (PT KA) Daerah Operasi (Daop) VI Yogyakarta, Eko Budiyanto di Yogyakarta, Jumat (27/8/2010).

Berdasarkan data dari dari PT KA Daop VI, jumlah total perlintasan di wilayah tersebut adalah 502 perlintasan yang terdiri dari 122 perlintasan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan 380 perlintasan di wilayah Jawa Tengah.

Di DIY, dari 122 perlintasan yang ada, sebanyak 39 perlintasan telah dijaga, 62 perlintasan tidak dijaga, empat perlintasan liar atau yang dibuat oleh masyarakat tanpa izin dari Kementerian Perhubungan atau Direktorat Jenderal KA, 12 perlintasan underpass dan enam perlintasan flyover.

Sedang di wilayah Provinsi Jawa Tengah, terdapat 74 perlintasan yang sudah dijaga, 286 perlintasan yang tidak dijaga, lima perlintasan liar, sembilan perlintasan underpass dan enam perlintasan flyover.

“Sehingga baru ada sebanyak 113 perlintasan yang mendapatkan penjagaan di wilayah kerja PT KA Daop VI,” katanya.

Eko mengatakan, akan terjadi peningkatan volume perjalanan kereta api saat arus mudik dan balik Lebaran, dari 80 perjalanan setiap hari menjadi sekitar 100 perjalanan kereta api setiap hari.

“Untuk mengantisipasi meningkatnya volume perjalanan kereta api, khususnya di perlintasan-perlintasan yang tidak dijaga tersebut, PT KA akan bekerja sama dengan masyarakat dan juga Dinas Perhubungan setempat,” katanya.

Selain itu, lanjut Eko, PT KA akan meningkatkan jumlah petugas piket untuk disiagakan di sejumlah perlintasan kereta api yang belum dijaga tersebut.

“Selama arus mudik dan balik Lebaran, seluruh petugas operasional PT KA tidak boleh cuti sehingga bisa memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat,” ujarnya.

Peningkatan arus perjalanan kereta api tersebut disebabkan PT KA akan menjalankan kereta ekstra Lebaran untuk mengantisipasi meningkatnya jumlah penumpang pada saat Lebaran.

Kepala Stasiun Besar Yogyakarta Asdo Artrivianto menyatakan, tiket kereta api untuk arus balik dari Yogyakarta, telah habis dipesan untuk perjalanan hingga H+6 atau 16 September, bahkan perjalanan untuk 17 jingga 19 September telah terjual sekitar 80 persen.

PT KA lanjut dia, telah memiliki 25 agen penjualan tiket untuk memudahkan masyarakat dalam memperoleh tiket sehingga tidak perlu datang ke reservasi kereta di stasiun-stasiun.

Editor: Hertanto Soebijoto | Sumber :antara

Selain bertujuan mengurangi kendaraan bermotor yang ada di wilayah Jogja dan Sleman, kebijakan baru ini juga memiliki tujuan kesehatan. Sudjarwadi mengaku prihatin dengan tingginya angka kegagalan lulusan UGM dalam tes kesehatan.

Gaya hidup mahasiswa saat ini, yang jarang berolahraga dan terbiasa menggunakan kendaraan bermotor untuk bepergian jarak pendek, harus mulai diubah. “Jadi lulusan kita tidak lagi gagal di tes kesehatan karena memiliki banyak penyakit,” katanya, Selasa (24/8).

Rencananya, UGM akan bekerjasama dengan transjogja untuk penyediaan bis antar fakultas. “Kalau selama ini, masalahnya adalah ketiadaan angkutan umum yang memadai, kita akan coba usahakan. UGM akan mengajak kerjasama transjogja,” paparnya, dalam acara buka bersama wartawan dan UGM.

Sosialisasi akan diberikan kepada mahasiswa baru yang akan masuk ke UGM tahun 2011. “Mereka akan kami minta menandatangani surat persetujuan untuk tidak membawa kendaraan bermotor di kampus,” lanjutnya.

Meski hasilnya tidak bisa langsung dinikmati, Sudjarwadi berharap kebiasaan baru ini akan menjadi ciri UGM yang baru. “Efeknya mungkin baru terasa bertahun-tahun setelah ini. Saat mahasiswa-mahasiswa yang membawa kendaraan bermotor lulus. Sehingga yang tersisa adalah mahasiswa-mahasiswa yang tidak menggunakan kendaraan. Jumlah kendaraan akan terkurangi,” paparnya.

Salah seorang mahasiswa FEB UGM, Emil Yaditya, berkata kampus bebas kendaraan adalah gagasan bagus. Di banyak negara, berjalan kaki atau menggunakan kendaraan umum sudah menjadi cirri khas mahasiswa.

Meski demikian, Emil berpendapat ide tersebut agak sulit dilaksanakan. “Masalahnya tidak hanya transportasi di dalam kampus, tapi juga di luar kampus. Dari kampus ke rumah kita, misalnya. Kalau angkutan umum yang bagus hanya tersedia di dalam kampus, percuma. Karena kita juga butuh transportasi di luar kampus,” terangnya. (luf)