Iswanto meminta agar proses penyelidikan awal ini tidak terhambat dengan pemberitaan sejumlah media yang justru membuka pelauang yang bersangkutan untuk menemukan celah untuk menghindar dan berkelit. Untuk itulah media diminta bersabar untuk menunggu berbagai perkembangan dan hasil dari timsus. “Kalau setiap tahap penyelidikan selalu di ekspose media saya khawatir ini akan berdampak menghambat timsus untuk menemukan bukti-bukti kuat baik dari nama-nama yang disebut sebagai calo maupun korban,” terang Kasat Reskrim.

Selaku timsus, Iswanto belum berani memastikan apakah dengan dikantonginya selembar kwitansi bermaterai sebagai bukti pembayaran uang muka CPNS Departemen Pertanian sudah meyakinkan. “Polisi tidak boleh memutuskan hanya dari satu alat bukti. Inilah pentingnya tahap poldat penyelidikan ini butuh banyak hal termasuk keterangan berbagai sumber informasi. Tunggu sebentarlah,” kata Iswanto.

Terpisah, Amminuddin Azis selaku Direktur Lembaga Kajian dan Studi Sosial (LKdS) Gunungkidul meminta polisi untuk segera bertindak cepat. Menurut Azis, dari sejumlah pemberitaan Harian Jogja diistilahkan tinggal nyaplok karena memang sudah secara gamblang dijelaskan. Jika polisi tidak jemput bola, LKdS menilai justru menciptakan peluang terhadap pelaku untuk berupaya memberikan keleluasaan dan menciptakan celah termasuk yang dikhawatirkan sampai berupaya menghilangkan barang bukti sebagai upaya berkelit. “Ya kalau begitu polisi hari ini masih sekadar wait and see atau tidak jemput bola dipastikan timsus ini akan pulang ke barak dengan tangan hampa,” tegas Azis.

Sementara itu salah satu peminat CPNS titipan yang namanya keberatan untuk di korankan mengaku sempat cemas dan khawatir dengan terbongkarnya upayanya menjadi CPNS melalui jalur titipan . Pasalnya lulusan SMU ini yang sudah membayar DP senilai Rp10 juta mengaku semakin ragu. “Ragu sih ragu tapi kayaknya tetap akan menunggu sampai April mendatang. Jika yang dijanjikan B dan NG ternyata hanya omong kosong uang akan saya minta. Karena memang sebagian uang DP saya sudah saya ambil lagi,” kata peminat CPNS dikonfirmasi melalui ponselnya, kemarin.

Oleh Endro Guntoro
HARIAN JOGJA

Menurutnya, koordinasi antar pengelola objek wisata sangat diperlukan untuk menjalin kemitraan dan persaingan yang sehat di antara mereka. Dia menegaskan, pemerintah desa setempat berencana berpromosi melalui media website tentang objek wisata Kaliurang. Selain itu, pihaknya akan membentuk radio komunitas untuk meningkatkan intensitas komunikasi sekaligus mengembangkan sektor pariwisata.

Sementara, Christian Awuy, Ketua Asosiasi Perhotelan Kaliurang (ASPEK) menyatakan penilaian negatif tentang prostitusi di kawasan objek wisata Kaliurang sepenuhnya salah. “Kaliurang bukan ‘Kalianget’ sebagaimana persepsi negatif yang sering muncul. Anggaran sementara pihak bahwa pondok-pondok wisata di kawasan Kaliurang menyediakan atau memberikan kesempatan terhadap aktivitas prostitusi juga tidak benar. Tidak ada prostitusi di Kaliurang,” ujarnya.

Meski demikian, dia mengakui sempat beredar isu negatif di kalangan masyarakat. Menurutnya, isu itu secara langsung maupun tidak langsung menimbulkan citra negatif terhadap objek wisata Kaliurang dan berdampak kurang baik bagi para pelaku pariwisata khususnya para pengelola pondok wisata.

Sementara, Wahyudi Heru Santosa, Kepala Bidang Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) mengungkapkan, pondok wisata yang legal adalah pondok wisata yang memenuhi ketentuan Peraturan Daerah (Perda) no 21/1996 tentang Usaha Pondok Wisata. Dia berkata, legalitas itu memungkinkan mereka memperoleh kemudahan fasilitas dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman “Di sisi lain, pemerintah daerah memiliki konsekuensi untuk memberikan perlindungan hukum kepada pondok-pondok wisata yang legal,” ujarnya.

Oleh Budi Cahyana
Harian Jogja

”Prosesnya jalan terus,” ucap Agung, usai berbicara dalam Seminar dan Temu Hukum Nasional IX yang digelar Badan Pembinaan Hukum Nasional Depkumham di Hotel Hyatt Regency Jogja, kemarin.

Agung menyatakan deklarasi HB X menjadi capres adalah hal terpisah dengan pembahasan RUUK. Meski demikian, partainya sampai sekarang belum akan menentukan capres yang akan didukung saat Pemilu 2009. “Kita tunggu setelah pemilu legislatif,” kilahnya.

Agung mempersilakan HB X menyatakan diri siap menjadi capres. Ia menilai itu sebagai hak politik HB X yang juga menjabat anggota Wanhat DPP Partai Golkar.

Disinggung aspirasi sebagian masyarakat DIJ termasuk DPD Partai Golkar DIJ yang menginginkan penetapan gubernur DIJ tanpa pemilihan seperti daerah lain, Agung menganggapnya sebagai referensi. “Kami catat menjadi bahan yang penting,” kilahnya.

Saat ini DPR RI masih merumuskan dan menerjemahkan nilai-nilai keistimewaan DIJ itu. Dikatakan, semua aspirasi itu harus dilindungi dan tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945.

Terkait keyakinan Ketua DPD Partai Golkar Gorontalo bila partainya mendukung HB X akan menaikkan suara beringin, Agung lagi-lagi menjawab pendek. “Boleh-boleh saja orang memberikan pandangan seperti itu,” kelitnya.

Pakar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY) Hestu Cipto Handoyo SH MH mengingatkan aspirasi sebagian masyarakat DIJ tetap menginginkan jabatan gubernur DIJ melekat pada diri Sultan. Dengan diajukannya HB X sebagai capres, maka konsekuensi yuridisnya HB X harus mundur dari jabatan Sultan. “Ini artinya harus ada suksesi di keraton,” ucapnya.

Hestu mengatakan kondisi yang dihadapi HB X berbeda dengan era ayahandanya, HB IX, saat merangkap jabatan gubernur dengan wakil presiden. Alasannya, kedudukan HB IX didasari atas piagam kesepakatan antara HB IX dan PA VIII dengan presiden RI. ”Piagam Kedudukan 19 Agustus 1945 itu semacam kontrak politik,” katanya.

Sedangkan Koordinator Gerakan Rakyat Yogyakarta (GRY) Ghazali menegaskan, semua elemen GRY tidak akan melalukan golput pada Pemilu 2009. Pertimbangannya, masalah keistimewaan DIJ telah memasuki ranah politik. ”Sikap golput akan merugikan perjuangan GRY,” paparnya.

GRY, lanjut Ghazali, akan sosialiasi ke setiap kecamatan jangan ada golput. Dengan sosialisasi itu diharapkan tingkat golput di DIJ bakal rendah. GRY juga ingin masyarakat mengenali para caleg, sehingga diharapkan akan menghasilkan DPR dan DPRD yang berpihak pada keistimewaan. (kus)

Seharusnya, lanjut dia, ada pedoman biaya yang dibebankan kepada para TKI ketika akan berangkat ke luar negeri. Tiket keberangkatan dan paspor belum diatur dalam UU No 39 Tahun 2004 itu. Dengan begitu, biaya yang dipatok oleh para calo terhadap calon TKI juga dinilai terlalu tinggi. “Harusnya rincian biaya jelas, jadi para calo tidak bisa semena-mena memeras para calon TKI itu,” lanjutnya.

Dikatakan, PJTKI tidak boleh memungut biaya pendaftaran karena tugas mereka hanya dapat melakukan pemeriksaan kesehatan dan psikologi yang masuk dalam pengurusan jati diri. “Praktik calo ini sebenarnya sangat meresahkan, jadi sanksi yang disiapkan juga sangat tegas,” ujarnya.

Sanksi itu, lanjut Munir, berupa denda minimal Rp 2 miliar, serta kurungan sedikitnya 2 tahun penjara dan maksimal 10 tahun penjara. Yang lebih meresahkan, praktik percaloan lebih banyak dilakukan oleh orang-orang dekat, seperti saudara maupun tetangga, sehingga para calon TKI mudah tertipu mengenai biaya yang harus dibayarnya.

Untuk itu, Munir mengimbau para calon TKI hendaknya membekali pengetahuan lebih mengenai prosedur pemberangkatan kepada PJTKI resmi. Di Jogja, saat ini ada dua PJTKI resmi, yakni PT Dian Jogja Perdana, dan PT Asia Skill Resources dengan cabang sebanyak 57 buah. (cw7)

Sementara itu mengenai animo masyarakat terhadap lowongan CPNS ini, khusus di lingkungan Pemprop DIY diperkirakan setiap harinya sekitar 100-150 orang yang mendaftarkan diri. Namun jumlah itu masih campuran, baik yang sudah mengembalikan berkas secara lengkap maupun yang belum lengkap.
“Selama tiga hari saja, Sabtu, Senin dan Selasa, jumlah pendaftar sebanyak 377 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 292 pendaftar sudah lengkap berkas-berkasnya dan sebanyak 85 pendaftar lainnya masih harus diperbaiki lagi. Sedang untuk pendaftaran hari ini masih direkap,” ujar Sudibyo.
Sudibyo juga kembali mengingatkan akan rawannya praktik percaloan dalam penerimaan CPNS ini. Untuk itu, ia pun minta kepada para calon pelamar CPNS agar jika mengetahui ada hal-hal yang mencurigakan segera melaporkannya kepada Biro Kepegawaian Pemprop DIY. “Keterbukaan ini perlu agar jangan sampai ada masyarakat yang dirugikan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab,” tandas Sudibyo.

Ketua Komisi I DPRD Kota Yogyakarta Iriantoko Cahyo Dumadi mengatakan, dalam waktu dekat ini pihaknya akan memanggil pihak Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Yogyakarta. Pemanggilan tersebut untuk mengetahui sejauh mana proses perekrutan CPNS di wilayah Kota Yogyakarta. “Kami memang belum melakukan pengawasan secara langsung ke lapangan. Tapi kami pasti akan melihat apakah penerimaan CPNS sudah berlangsung transparan atau belum,” kata Iriantoko.
Lebih lanjut Iriantoko mengatakan, sejauh ini DPRD Kota Yogyakarta juga belum menerima keluhan-keluhan dari masyarakat dalam hal penerimaan CPNS di Pemkot Yogyakarta. Di sisi lain, kata Iriantoko, masyarakat juga perlu memahami bahwa persyaratan bagi pelamar yang hanya boleh memilih satu lowongan merupakan proses untuk mendapatkan CPNS yang benar-benar profesional.
“Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) yang ada daerah memang tidak boleh lagi menerima tenaga honorer. Tes CPNS yang dilaksanakan serentak di wilayah DIY dan Jateng merupakan cara untuk mendapatkan CPNS sesuai dengan kompetensinya,” kata Iriantoko.
(San/Apw)-f

Hadir dalam bincang-bincang tersebut, Dirut PT BP Kedaulatan Rakyat Budi Setyawan, Direktur Pemasaran Fajar Kusumawardhani SE, Direktur Litbang Dr Ir Sapuan Gafar, Wapemred KR Drs Ahmad Luthfie, Pemred Koran Merapi Nurhadi, Pemred Minggu Pagi Drs Widyo Suprayogi. ”Adanya Otda, seharusnya menjadi kesempatan ekonomi rakyat untuk berkembang. Pemerintah daerah harus memiliki sikap dan mengubah paradigma lama, dari pemda yang statis dan sangat terikat birokrasi menjadi Pemda yang terus melakukan inovasi,” kata Fadel Muhammad.

Di sisi lain pemerintah pusat memberikan stimulan bagi daerah untuk berkembang, jangan malah mengekang. Hal itu juga diungkapkan Fadel Muhammad dalam kuliah umum dan bedah buku karyanya berjudul Reinventing Local Government di Program Pascasarjana (PPs) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, kemarin. Tampil sebagai pembahas Guru Besar UIN Prof Dr Syamsul Anwar MA dan Dosen UGM, Dr Munawar Ahmad. Pada hari yang sama Fadel Muhammad juga berbicara dalam Diskusi Terbatas menandai pendirian Pusat Studi Media dan Komunikasi (Pusmekom) bertema Pembangunan Daerah dan Komunikasi Politik di Daerah di Restoran Bumbu Pawon bersama Rektor UII Prof Dr Edy Suandi Hamid MEc dan Dosen Ilmu Komunikasi UII Drs Amir Effendi Siregar MA. ”Fokus yang dibahas dalam buku ini adalah peningkatan keahlian SDM, perombakan sistem pemerintahan dan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi secara baik dan benar,” ujarnya, seraya menyebutkan, Propinsi Gorontalo adalah laboratorium tempat dirinya melakukan eksperimen untuk mewujudkan kinerja pemerintah daerah yang unggul.

Ia mencermati variabel-variabel yang dimungkinkan mempengaruhi kinerja, antara lain karakteristik daerah, budaya organisasi dan kapasitas manajemen. Hasilnya, Propinsi Gorontalo menjadi role-model wilayah kecil yang kuat. Menurut Fadel Muhammad, kepuasan seorang pemimpin adalah ketika rakyat merasakan peningkatan kemakmuran, kesejahteraan dan ketenteraman secara merata. Karena itu, kunci keberhasilan pemimpin pemerintahan seperti gubernur, bupati, walikota dan sebagainya adalah kemampuan menjalin hubungan eksternal, kesigapan dan ketepatan mengambil keputusan, keberanian menanggung risiko dan mampu memecahkan setiap masalah di wilayahnya tanpa menimbulkan persoalan baru.

Keberhasilannya memajukan Gorontalo, katanya, karena ia mampu membumikan teori-teori penyelenggaraan pemerintahan yang rumit ke dalam praktik dengan logika dan tindakan yang mudah dipahami. Berbagai persoalan mendasar di wilayahnya berhasil diidentifikasi dan dipecahkan dengan memadukan teori-teori akademik yang diperolehnya selama kuliah dan pengalaman praktisnya untuk kemudian melakukan terobosan dan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Fadel bercerita, sebagai pemimpin ia punya grand strategy, yakni terus menggali inovasi baru, memecahkan segala permasalahan dengan berpikir kreatif dan pelayanan birokrasi yang dinamis serta mengembangkan jiwa entrepreneur untuk menggali seluas-luasnya PAD dan peningkatan ekonomi masyarakat.

Di samping itu, agar dicintai masyarakatnya, pemimpin harus memiliki akuntabilitas yang tinggi, transparan dan memberikan penghargaan kepada masyarakatnya yang berinovasi atau menghasilkan karya yang membangun. ”Kepuasan seorang pemimpin, bukan seberapa banyak kekayaan yang sudah terkumpul, tetapi bagaimana kita bisa melaksanakan kinerja secara koorporasi dan kemudian hasilnya bisa dinikmati seluruh masyarakat,” tambah Fadel. Sedang Edy Suandi mengatakan tindakan pemimpin pun menjadi penentu keberhasilan pembangunan daerah. Masyarakat telah jeli menilai bahwa mereka membutuhkan pemimpin yang memberi manfaat nyata pada mereka.

”Mereka tak butuh orang, tetapi karya yang membawa keuntungan nyata. Ini harus disikapi oleh pemimpin melalui berbagai kebijakan yang berarah pada tujuan negara yang tercantum dalam UUD 1945, yakni mensejahterakan, mencerdaskan, memerdekakan dan menjaga ketertiban dunia yang bisa diwakili dengan menilik angka pendapatan per kapita, tingkat melek huruf dan kesehatan,” jelasnya. Sedang Amir Efendi Siregar menekankan pentingnya komunikasi politik dalam mensejahterakan rakyat. Upaya ini bisa dilakukan bukan hanya melalui media massa, namun memanfaatkan seluruh media seperti cafe hingga Short Message Service (SMS) yang dilakukan Fadel di daerahnya. ”Komunikasi politik perlu untuk menangkap aspirasi masyarakat dan apa yang diinginkan pemerintah. Sehingga ada harmonisasi di kedua pihak,” ungkapnya. (Apw/Obi/M-4)

Dalam pertemuan di kantor dinas pendidikan terungkap, meski jumlahnya tak lagi banyak, buta aksara kini masih ada. Di Bandung, permasalahan buta aksara masih menjadi bagian tersendiri yang harus dilakukan masyarakat bersama kalangan pendidikan untuk menuntaskannya.

Sama halnya dengan permasalahan buta aksara di Jogja. Saat ini di seluruh wilayah Jogja masih tercatat sedikitnya 7 persen dari keseluruhan penduduknya tidak bisa membaca dan menulis. Hal ini disampaikan Tugini Tri Haryati saat menjawab pertanyaan guru favorit dari Bandung itu.

”Untuk pendataan mengenai masalah buta aksara memang masih sulit, tetapi kebanyakan mereka berusia 44 tahun ke atas,” tuturnya. Rata-rata kaum buta aksara itu, adalah mereka yang tinggal di daerah terpencil.

Tugini menjelaskan, Jogja sebagai kota pendidikan memang berupaya keras menuntaskan program ini. Sejak tahun 2005, Jogja bahkan sudah merintis Wajib Belajar 12 Tahun. Dirinya mengakui, hingga saat ini program itu belum tuntas diterapkan di seluruh wilayah Jogja, mengingat kondisi ekonomi yang dirasa masyarakat semakin sulit.

”Kondisi masyarakat di daerah terpencil juga menjadi salah satu faktor penyebabnya, yaitu banyak orang tua yang belum mendukung anaknya meneruskan sekolah karena harus bekerja membantunya,” imbuhnya.

Namun, lanjut dia, hal ini juga sudah dicarikan solusi oleh pemerintah, yaitu bantuan dana dari provinsi bagi siswa yang rawan putus sekolah (Rapus) maupun Drop Out (DO). Lebih lanjut Tugini menjelaskan, yang masuk kategori Rapus adalah siswa yang tiap bulannya selalu menunggak biaya sekolah. ”Untuk mengantisipasi agar dia tidak putus sekolah, maka diberikan beasiswa Rapus tersebut,” lanjutnya.

Tak hanya masalah mengenai buta aksara dan Wajar 9 tahun, pembahasan mereka juga menyangkut masalah pembiayaan sekolah dan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Di Bandung, pemerintah daerah sudah membebaskan SPP dan BSP. Sedangkan Jogja sampai saat ini belum berani mengambil keputusan serupa, mengingat dana APBD yang terbatas.

Kasi Kurikulum SMK Bidang Pendidikan Drs Mulyo Santoso mengatakan, dalam tiga tahun terakhir jumlah mahasiswa baru di Jogja mengalami penurunan. Hal ini menjadi salah satu faktor keterbatasan pemasukan dana APBD. ”Jadi kalau kita menuntut dana alokasi APBN sebesar 20 persen untuk pendidikan masih sulit diterapkan di Jogja, wong untuk kesehatan saja masih sulit,” ujarnya. (cw7)

Namun juga berlaku bagi mereka yang terlambat membayar PKB selama bertahun-tahun. “Bagi mereka yang belum membayar PKB selama dua atau tiga tahun pun kita bebaskan dari kewajiban membayar denda,” lanjutnya.

Bambang meyakini dengan program ini diharapkan akan mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD) Provinsi DIJ. Sebab, mereka yang selama ini terlambat akan terpancing untuk menyelesaikan kewajiban-kewajibannya.

Diakui, PKB termasuk menjadi idola karena menjadi andalan sumber PAD. Selama setahun, PKB menyumbangkan kontribusi sebanyak Rp 350 hingga Rp 400 miliar. “Itu pendapatan terbesar pemprov, di samping sektor-sektor lainnya,” bebernya.

Untuk menyukseskan program penghapusan denda itu, Bambang selama dua hari ini aktif turun ke bawah. Didampingi Kepala Kantor Pelayanan Pajak Daerah (KPPD) Sleman Agus Supriyanto, Bambang roadshow ke sejumlah kecamatan di Sleman.

Kemarin pagi, Bambang berdialog dengan warga masyarakat di Kecamatan Sleman. Siangnya, ia gantian datang ke Kecamatan Prambanan. Sedangkan pagi ini, Bambang akan menyelenggarakan sosialisasi di Kecamatan Godean. Tiga lokasi yang dipilih itu mewakili wilayah Sleman utara, timur dan barat.

Kepala KPPD Sleman Agus Supriyanto mengatakan jumlah kendaraan bermotor terbanyak se-DIJ ada di Sleman. Otomatis jumlah wajib pajaknya juga ada di urutan paling atas dibandingkan kota dan kabupaten lain.

Tentang besaran denda keterlambatan, Agus mengatakan hitungannya adalah sebesar 25 persen. “Terlambat sehari sampai setahun hitungan dendanya sama,” ungkap mantan kepala bidang di Biro Kepegawaian ini.

Di sisi lain, Ketua Komisi B DPRD DIJ Basuki Rakhmat menyambut positif terobosan yang diadakan BPKD itu. Dikatakan, bila kebijakan pembebasan denda merangsang masyarakat untuk membayar pajak yang terlambat dibayarkan, berarti program BPKD itu direspon masyarakat. ”Nanti kami akan minta laporan lengkap BPKD saat pembahasan RAPBD 2008,” papar Basuki. (kus)

Mengenai permintaan pengusaha untuk membentuk tim adhock terkait dengan krisis global, Sultan mengatakan Pemprov DIY akan membahasnya bersama para pengusaha. “Memang, nantinya ada pertemuan, tapi kita lihat dulu bagaimana semua. Masalahnya sektor riil kan punya persoalan,” kata Sultan, seraya menegaskan pengusaha akan berdiskusi untuk membahas persoalan tersebut.
Menurutnya, keinginan pengusaha agar Gubernur memberlakukan keputusan tentang UMP selama dua tahun, diserahkan sepenuhnya ke pusat. “Saya tidak bisa putuskan sendiri, kewenangan itu ada di tangan Departemen Tenaga Kerja,” kata Sultan.

Ancaman PHK

Di sisi lain, terkait dengan usulan 20 pengusaha untuk menangguhkan UMP, Kepala Disnakertrans menyatakan pihaknya akan melakukan pengkajian terlebih dahulu. “Penangguhan itu mesti mengacu pada prosedur yang telah ditentukan oleh Disnakertrans. Kami akan bahas besok, belum tentu semua pengusaha punya kemampuan sama,” kata Hendarto.

Ketentuan waktu penangguhan, sambungnya, juga mengacu pada prosedur yang ada karena berkaitan dengan sejumlah persyaratan. “Waktu penangguhan akan disesuaikan dengan kemampuan perusahaan. Tapi, syarat utama penangguhan harus ada kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja.” Menurutnya, syarat penangguhan pembayaran UMP meliputi kesepakatan antara pengusaha dengan serikat pekerja. Lalu, perusahaan melaporkan neraca dan kerugian pada tahun terakhir.

Akan dilihat pula perkembangan produksi selama dua tahun terakhir, jumlah penangguhan karyawan dan lain-lain. Syarat tersebut mengacu pada Kepmen/231/Men/2003 tentang penangguhan pelaksanaan upah minimum. Mengingat situasi ekonomi saat ini sedang mengalami guncangan, Disnakertrans akan memberikan kemudahan kepada perusahaan dengan mengacu pada poin kesepakatan bersama. Disnakertrans DIY memberi kesempatan kepada perusahaan untuk melakukan penangguhan pembayaran UMP hingga 1 Januari 2009.

Berdasarkan aturan, pengusaha akan dikenakan sanksi jika melanggar ketentuan dengan mengacu pada UU No 13 Tahun 2003 Pasal 185 Ayat (1) tentang Ketenagakerjaan, yakni sanksi pidana berupa hukuman penjara minimal 1 tahun dan maksimal 4 tahun.

Sedangkan hukuman denda dikenakan minimal Rp100 juta dan maksimal Rp400 juta. Disinggung mengenai permintaan keputusan penetapan UMP selama dua tahun, menurutnya sulit terwujud karena kewenangan ada di pusat. “Kemungkinan sulit, wong yang menentukan itu pusat,” kata Hendarto.
Dijelaskan pula, kemungkinan pemutusan hubungan kerja (PHK) dari pengusaha bisa saja terjadi dengan kondisi yang ada sekarang. Namun, pengusaha harus tetap mengacu pada aturan ketenagakerjaan yang menyebutkan harus melalui kesepakatan bersama. “Sebenarnya tidak perlu ada PHK, pengusaha kan bisa melakukan efisiensi,” cetus Hendarto.

PENGUSAHA YANG MENGAJUKAN
penangguhan UMP Rp700.000 per bulan

Papsy (Paguyuban Pengusaha Seluler Yogyakarta)
Gabungan Pengusaha Kontraktor Nasional
Asmindo (Asosiasi Industri Permebelan dan Kerajinan Indonesia)
Hipmi (Himpunan Pengusaha Muda Indonesia)
Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia
APKI (Asosiasi Penyamakan Kulit Indonesia)
APJI (Asosiasi Perusahaan Perjalanan Indonesia)
PHRI (Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia)
GPY (Gabungan Perhotelan Melati Indonesia)
AKKPI (Asosiasi Komoditi Kerajinan Perak Indonesia)
Iwapi
Apindo
Himpunan Penguasaha Pribumi Indonesia
Himpuan Sarung Tekstil Kulit
Ikatan Penerbit Grafika
Masyarkat Pariwisata Indonesia
Organda (Organisasi Angkutan Darat)
Asosiasi Industri Plastik
Sumber: Disnakertrans Provinsi DIY

Oleh Shinta Maharani
Harian Jogja

Pemkab Sleman memberikan kemudahan kepada para PNS yang ingin mendapatkan perumahan. Bagi mereka yang benar-benar belum memiliki rumah dan pendapatan rendah akan mendapatkan subsidi dari Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) sebesar Rp8,5 juta. Sedangkan bagi PNS yang telah memiliki rumah namun berminat membeli rumah, Pemkab Sleman memberikan kemudahan berupa pinjaman uang muka (PUM) dari Koperasi Korpri Sleman dan Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (Bapetarum), sebanyak Rp10 juta. Kelak, pembeli dapat mencicil pelunasan PUM.

“Total kemudahan sebanyak Rp28,5 juta bagi PNS yang sama sekali belum memiliki rumah. Rp8,5 berupa subsidi, sementara Rp20 juta yang lain pinjaman yang kelak dapat dicicil dengan mekanisme potong gaji,” terang dia.

Sementara itu, dalam memperingati HUT Korpri, Pemkab Sleman telah menyiapkan  serangkaian acara, diantaranya bhakti sosial dan berbagai perlombaan olahraga dan berbusana Jawa serta macapat.

Dengan mengusung tema netralitas Korpri menyongsog dan mensukseskan Pemilu 2009, Djoko berharap Korpri tetap netral tidak berpihak kepada salah satu peserta pemilu dan tidak diskriminasi dalam memberikan pelayanan masyarakat. “Kalau tidak netral, sanksinya akan sangat tegas,” pungkasnya.

Oleh Budi Cahyana
Harian Jogja