Ekonomi Kerakyatan Jadi Komoditas
HARIAN JOGJA: Peneliti ekonomi yang tergabung dalam Yayasan Mubyarto (Yasmuby) dan Mubyarto Institute (Mubins) menilai ekonomi kerakyatan hanya dijadikan komoditas politik menjelang pemilihan presiden (Pilpres) 8 juli mendatang. Semua pasangan Capres–Cawapres mengklaim menganut paham ekonomi kerakyatan, meski belum tentu terbukti dalam kebijakan yang diambil.
Sekadar contoh, program PNPM Mandiri, Bantuan BLT, penjualan BUMN, kenaikan BBM, target pertumbuhan ekonomi lebih dari 10% setiap tahun menunjukkan prinsip ekonomi liberal.
Padahal semua pasangan capres, dipastikan mengusung salah satu tema di atas. Noer Soetrisno, ketua mubins mengatakan, PNPM, BLT hanya mendidik masyarakat menjadi tukang meminta bantuan.
Sementara Fahmy Radhi, peneliti Mubins yang lain menambahkan, penjualan BUMN, kenaikkan BBM juga menunjukkan model kebijakan ekonomi liberal. Sedangkan pertumbuhan ekonomi 10% yang ditargetkan tergantung modal asing yang besar.
“Jadi semua mengklaim ekonomi kerakyatan, padahal kebijakan dan program yang ditawarkan tidak mendukung ekonomi kerakyatan,†ujar Revrisond Baswir, peneliti di Yasmuby, di pusat kajian ekonomi kerakyatan UGM.
Pendapat revrisond diamini Dumairy, ketua yasmuby yang menegaskan bahwa, sosok Mubyarto dengan pemikiran Pancasila selalu dimusuhi ekonom lain. Tidak terkecuali ekonom dari UGM yang salah satunya maju sebagai cawapres.(Harian Jogja/Miftahul Ulum)
