News
« Previous EntriesPolres GK Bentuk Timsus
Friday, November 21st, 2008HARIAN JOGJA - WONOSARI : Kepolisian Resor Gunungkidul terus melakukan pengusutan dugaan praktik percaloan pendaftaran calon pegawai negeri sipil (CPNS) di Gunungkidul. Percaloan itu diduga melibatkan seorang PNS di lingkungan Pemkab Gunungkidul dan salah seorang tokoh masyarakat. Bahkan, Polres membentuk Tim Khusus (Timsus) untuk memulai ke tahap penyelidikan. Timsus ini bukan saja melibatkan Satuan […]
Pondok Mesum Bakal Ditutup
Friday, November 21st, 2008HARIAN JOGJA - PAKEM: Warga yang tinggal di sekitar objek wisata Kaliurang bertekad menghapus citra objek wisata itu sebagai tempat prostitusi. Masyarakat setempat menyatakan akan menindak tegas setiap pondok wisata yang terindikasi sebagai tempat prostitusi. Bejo Wiryono, Kepala Desa Hargobinangun, Kecamatan Pakem, Sleman mengatakan, penduduk sekitar Kaliurang akan menuntut setiap pondok wisata yang melakukan […]
Pencapresan HB X Tak Pengaruhi RUUK
Friday, November 21st, 2008Aspirasi Penetapan Hanya Jadi Referensi
RADAR JOGJA - Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Agung Laksono menyatakan, majunya Sultan Hamengku Buwono X sebagai calon presiden (capres) tidak akan memberikan pengaruh apa pun terhadap proses pembahasan RUUK DIJ. Menurut politikus yang juga ketua DPR RI ini, pembahasan RUUK saat ini sedang berjalan di Komisi II.
”Prosesnya jalan terus,” […]
Belum Ada Permen, Calo Merajalela
Friday, November 21st, 2008Atur Rincan Biaya Pemberangkatan Calon TKI
RADAR JOGJA - Percaloan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) masih menjadi persoalan yang belum bisa diselesaikan negara. Hal ini disebabkan belum adanya peraturan menteri (permen) yang mengatur secara rinci biaya yang harus dibebankan kepada TKI dalam proses pemberangkatan. Hal ini tercantum dalam UU No 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan […]
DI PEMPROP DIY, SEHARI 100-150 ORANG ; Banyak Pelamar CPNS Belum Pahami Persyaratan
Friday, November 21st, 2008YOGYA (KR) - Kepala Biro Kepegawaian Pemprop DIY Sudibyo SH mengingatkan kepada para pelamar lowongan calon pegawai negeri sipil (CPNS) di lingkungan Pemprop DIY untuk benar-benar memperhatikan berbagai persyaratan yang diperlukan. Sebab, sampai saat ini masih cukup banyak pelamar yang dalam menyerahkan berkas-berkasnya belum lengkap, sehingga mereka harus bolak-balik ke tempat pendaftaran untuk melengkapi berkasnya.
SUKSES JALANKAN OTDA ; Pemda Harus Lakukan Inovasi
Friday, November 21st, 2008KR-MUNCULNYA otonomi daerah (Otda) sudah seharusnya memberikan kemandirian bagi daerah untuk berkembang. Namun kondisi yang terjadi, meski sentralisasi berubah menjadi otda, pemerintah pusat masih bimbang sehingga terkesan mengekang daerah untuk mandiri. Kondisi ini membutuhkan kreativitas pemimpin daerah untuk melakukan terobosan-terobosan guna menyejahterakan rakyatnya. Setidaknya hal itu yang mengemuka dalam bincang-bincang Gubernur Gorontalo Dr Ir […]
Buta Aksara dan Wajar 9 Tahun Belum Tuntas
Thursday, November 20th, 2008RADAR JOGJA - Buta aksara dan wajib belajar 9 tahun masih menjadi masalah tersendiri bagi dunia pendidikan di Indonesia. Meski gaung kampanye mengenai dua masalah itu sudah jarang terdengar, masalah ini masih menjadi pekerjaan rumah yang harus selalu diperhatikan pemerintah.
Hal ini mengemuka dalam pertemuan sembilan guru favorit se-Bandung versi Radar Bandung (Jawa Pos Grup) dengan […]
Hapus Denda Keterlambatan
Thursday, November 20th, 2008RADAR JOGJA - Ini kabar menggembirakan bagi Anda para pemilik kendaraan bermotor yang kebetulan terlambat membayar pajak kendaraan bermotor (PKB). Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Provinsi DIJ menerapkan kebijakan menghapus denda keterlambatan pembayaran PKB.
“Tahun ini kita tidak terapkan ketentuan denda,” ujar Kepala BPKD Provinsi DIJ Bambang Wisnu Handoyo kemarin. Bambang mengatakan pembebasan denda dilakukan selama […]
UMP tetap Rp700.000
Thursday, November 20th, 2008HARIAN JOGJA - JOGJA: Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi DIY, Hendarto Budiyono, menegaskan pihaknya tidak akan mengubah keputusan penetapan upah minimum provinsi (UMP) sebesar Rp700.000. Kepada Harian Jogja, Rabu (19/11), Hendarto menegaskan persoalan tersebut sudah diselesaikan melalui keputusan bersama dewan pengupahan, serikat pekerja dan pengusaha yang ditetapkan melalui surat keputusan (SK) Gubernur […]
Pemkab siapkan perumahan bagi PNS
Thursday, November 20th, 2008HARIAN JOGJA - SLEMAN: Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman menyiapkan 154 perumahan khusus untuk pegawai negeri sipil (PNS) di Dusun Caturbinangun, Desa Widodomartani, Kecamatan Ngemplak. Hingga kini, Pemkab telah selesai membangun 62 unit perumahan. Djoko Handoyo, Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pembangunan Sekretariat Daerah (Setda) Sleman mengatakan, meski telah disiapkan rumah khusus bagi PNS dengan subsidi […]
« Previous Entries