BELUM ADA PHK KARENA KRISIS GLOBAL; Disnaker Diminta Sungguh-sungguh Awasi UMP
YOGYA (KR) – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY diminta sungguh-sungguh mengawasi pelaksanaan Upah Minimum Propinsi (UMP) DIY tahun 2009. Meski ada keberatan sejumlah pengusaha untuk melaksanakan Keputusan Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, namun demikian harus dilaksanakan oleh pengusaha. “Kalau tidak mampu untuk membayar khan bisa melakukan penundaan ke Disnaker. Namun tentu saja, laporan keuangan dari usahanya harus siap diaudit selama 2 tahun,†ujar Ketua Aliansi Buruh Yogya (ABY) Tigan Solin kepada KR Jumat (7/11), terkait dengan adanya penolakan Asmindo terhadap keputusan gubernur tentang UMP.
Menurut Tigan, besarnya UMP 2009 sebesar Rp 700.000, sebetulnya merupakan angka kompromi. Pihak pekerja sebetulnya belum puas dengan angka itu, karena tidak ada peningkatan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dari tahun sebelumnya. Sebetulnya kalangan pekerja mengharapkan UMP pada Rp 757.000 (sesuai nego terakhir di Dewan Pengupahan). Namun demikian, angka yang disampaikan gubernur, pihaknya bisa menerima.
Menurutnya, pengusaha diharapkan tak meletakkan pekerja sebagai ajang untuk menekan, dengan memberikan upah seminimal mungkin. Pekerja pada dasarnya pegang peran penting pada produksi. Karena itu, wajar jika hak pekerja diutamakan. Karena itu, jika menolak terhadap pemberlakuan UMP, seharusnya pengusaha tersebut menyerahkan audit keuangannya ke Disnaker. Dengan demikian, diketahui, apakah memang tak mampu membayar upah sesuai UMP, atau terlalu banyak mengambil keuntungan.
Sementara itu, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota, akan terus memantau dan melakukan deteksi dini secara berkala ke perusahaan-perusahaan terkait dengan krisis finansial global.
“Meski secara umum, perusahaan di Kota didominasi oleh usaha kecil dan menengah, tapi ada satu dua perusahaan yang berskala ekspor yang mungkin kena dampak negatif dari krisis global itu,†ujar Kepala Dinas Nakertrans Kota, Widorisnomo SH MT.
Widorisnomo mengungkapkan, hingga saat ini belum ada laporan yang menyebutkan bahwa perusahaan di Kota yang melakukan PHK akibat dari adanya krisis global. Meski begitu, diakui ada beberapa perusahaan berskala ekspor besar yang ‘dihantui’ oleh masalah keuangan akibat dampak krisis global itu.
Dari catatan Dinas Nakertrans, perusahaan yang berskala besar berupa pabrik es, pabrik sarung kulit, pabrik susu dan pabrik peralatan pertanian. Mereka rata-rata mempekerjakan ratusan bahkan ada yang ribuan orang tenaga kerja. Sehingga, dengan adanya gejolak keuangan di AS dan Eropa dikhawatirkan perusahaan tersebut bisa ikut terkendala. (Jon/M-1)-f
Related posts:
- Dinas Tak Tindak Perusahaan Tak Penuhi UMP RADAR JOGJA – GUNUNGKIDUL – Ada sejumlah perusahaan dan pengusaha...
- PERDAGANGAN EKSPOR STAGNAN ; Pengusaha Fokuskan ‘Buyer’ Lokal YOGYA (KR) – Sejak terkena dampak krisis finansial global, perdagangan...
- Siapkan Puluhan DSO Awasi Flu Babi RADAR JOGJA – Pemkot Jogja melakukan langkah strategis untuk ikut...
- 9 Perusahaan di Sleman Hentikan Produksi SLEMAN (KRjogja.com) – Dampak krisis global 2008 kemarin, 9...
- Jogja dihantui Krisis Air Bersih HARIAN JOGJA: Krisis sumber air bersih mengancam Jogja. Pembangunan bendungan...
Related posts brought to you by Yet Another Related Posts Plugin.
