Archive for November 2nd, 2008
Upah minimum DIY di atas Rp700.000
Sunday, November 2nd, 2008JOGJA: Upah Minimum Provinsi (UMP) 2009 DIY akhirnya ditandatangani oleh Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X. Besaran UMP itu sudah disesuaikan dengan Kebutuhan Hidup Layak KHL) Yogyakarta pada tahun 2008. Terkait masalah upah puluhan pekerja yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Pekerja Bersatu, kemarin, melakukan aksi menolak keputusan SKB empat menteri dan menuntut gubernur […]
14 Parpol tidak penuhi kuota perempuan
Sunday, November 2nd, 2008HARIAN JOGJA- BANTUL : Sebanyak 14 dari 38 partai politik peserta pemilu 2009 di Kabupaten Bantul tidak memenuhi kuota perempuan 30%. Nurudin Latif, anggota KPUD Kabupaten Bantul Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Humas dan Data Informasi, mengatakan, meski tidak memenuhi ketentuan, tidak akan ada sanksi apapun untuk partai tersebut.
Ke-14 partai tersebut adalah PKPB, PPRN, PBN, PAN, […]
RENCANA PENERIMAAN CPNS PEMPROP DIY ; Jangan Percaya Calo, Tunggu Pengumuman Resmi
Sunday, November 2nd, 2008YOGYA (KR) - Tingginya lulusan SLTA maupun perguruan tinggi di Indonesia pada umumnya dan DIY pada khususnya yang tidak seimbang dengan lapangan kerja yang tersedia, mengakibatkan jumlah pencari kerja terus meningkat setiap tahunnya. Karena itu, kondisi tersebut sering dimanfaatkan oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab untuk melakukan penipuan dengan mengaku-aku bisa menjadi perantara penerimaan Calon Pegawai Negeri […]
’Klithikan IT’ Menuju Yogya Cyber Province
Sunday, November 2nd, 2008YOGYA (KR) - Obsesi mewujudkan Yogya cyber province masih membutuhkan banyak dukungan dan peran berbagai pihak. Selain pemerintah, maka peran yang sangat dibutuhkan terutama adalah masyarakat sendiri dan pelaku Information Technology/IT.
Hal tersebut mengemuka dalam diskusi ‘Prospek IT di Yogyakarta’ yang digelar Forum IT di gedung Jogja Expo Center/JEC, Sabtu (1/11). Sultan HB X menegaskan bahwa […]
JUMLAH PENDUDUK MISKIN BERTAMBAH ; ARPB Tolak SKB 4 Menteri
Sunday, November 2nd, 2008YOGYA (KR) - Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri tentang Pemeliharaan Momentum Pertumbuhan Ekonomi Nasional dalam Mengantisipasi Perkembangan Perekonomian Global, akan menambah jumlah penduduk miskin di tnah air. Pasalnya, kebijakan tersebut membatasi upah buruh.
“Dampak kebijakan ini adalah proses pemiskinan buruh kelas paling bawah yang jumlahnya paling banyak di Indonesia. Hal ini sama saja dengan pemerintah […]